Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menghentikan pengiriman TKI sektor pembantu rumah tangga (PRT) harus diiringi dengan penguatan penegakan hukum oleh pemerintah.
Pengamat ketenagakerjaan Poempida Hidayatullah mengatakan penegakan hukum harus dilakukan secara konsekuen untuk menghilangkan pasar gelap perdagangan manusia Indonesia di luar negeri.
"Karena adanya Masyarakat Ekonomi Asean akan membuka peluang terjadinya perdagangan manusia yang lebih besar," kata Poempida, Minggu (15/2/2015).
Poempida menilai pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah langkah maju pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola TKI, di mana pemerintah sebelumnya berkomitmen "zero TKI informal" pada 2017.
"Jika memang pemerintahan yang sekarang dapat melakukannya lebih cepat, akan menjadi suatu prestasi yang baik. Tapi penegakan hukum dalam konteks perdagangan manusia harus ditekankan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel