Bisnis.com, BOGOR--Presiden Joko Widodo mengakui tidak tersedianya barang dalam e-katalog menghambat penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah yang ditargetkan mencapai lebih dari 90% pada tahun ini.
Jokowi mengatakan selama ini pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih banyak dilakukan lewat mekanisme lelang. Namun, untuk mempercepat proses, pemerintah mendorong penggunaan lelang elektronik dengan menggunakan katalog elektronik (e-katalog).
"Tetapi sekarang kita akan mempermudah, memperbanyak barang lewat e-katalog. Tapi kecepatannya kurang, barang di e-katalog itu belum banyak," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/2).
Presiden menargetkan sebanyak 50% dari jenis barang dan jasa dapat masuk dalam e-katalog. Adapun saat ini baru sekitar 7.000 barang yang tersedia spesifikasi dan harganya dalam katalog elektronik LKPP.
Tak hanya jumlah barang dalam e-katalog yang masih minim, Jokowi juga menyebut masalah ketersediaan barang sebagai hambatan yang menyulitkan pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Saya kira problem-problem lapangan seperti ini yang sangat menghammbat serapan anggaran, ini yang harus kita selesaikan," tutur presiden.
Dalam rapat koordinasi dengan presiden, beberapa kepala daerah mengeluhkan mekanisme pengadaan barang dan jasa lewat katalog elektronik (e-katalog) yang disusun oleh LKPP. Pasalnya, kendati barang dan harga tercantum dalam katalog, namun kenyataanya barang terebut tidak tersedia. Misalnya, barang alat kesehatan dan obat-obatan.
"Saya mau cek lapangan kenapa seperti itu. Mungkin juga karena adanya perubahan kurs, kan lebih banyak yang impor, sehingga ada perubahan kurs juga bisa rugi," imbuh Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel