Kabar24.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri membuat partainya, PDI-Perjuangan kecewa.
Mencuat kabar Fraksi PDI-Perjuangan di DPR akan menggulirkan hak interpelasi terkait keputusan Jokowi tersebut. BG batal dilantik karena tersangkut proses hukum atas dugaan korupsi dan gratifikasi. Jokowi pun mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri.
Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego mengatakan Presiden Jokowi tidak akan rugi bila PDI-Perjuangan menarik dukungannya. Justru, PDI-P yang akan rugi meninggalkan Jokowi.
"PDI-P bisa ditinggal pemilihnya di Pemilu 2019 mendatang. PDI-P hanya dibutuhkan saat pencalonan saja," katanya, Ahad (22/2/2015).
Menurut Indria, hak interpelasi tersebut tidak akan berpengaruh apapun terhadap posisi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kinerja Jokowi pun tak akan terhambat. "Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Publik lebih percaya Jokowi ketika batal melantik BG," ujarnya.
Indria berpendapat pembatalan pelantikan itu bukan kesalahan Presiden ketujuh itu. Faktanya, masyarakat menganggap BG tidak layak memegang kursi nomor satu di Polri. Jokowi sudah mengikuti aturan yang semestinya," tuturnya.
Sejauh ini sejumlah kader PDI-P terus mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Pol BG sebagai Kapolri.
Anggota Komisi Hukum DPR dari partai banteng, Herman Hery mengatakan beberapa anggota fraksinya bahkan berencana mengajukan hak interpelasi kepada Presiden.
“Penggunaan hak untuk meminta penjelasan pemerintah itu wajar,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel