Bisnis.com. JAKARTA--Untuk meluruskan perihal APBD 2015, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berencana bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi titik terang kemelut terkait penyusunan APBD.
Ahok, panggilan akrab Basuki, akan menjelaskan tindakan Pemprov DKI untuk tidak memasukkan APBD versi DPRD yang diketok pada rapat paripurna 27 Januari 2015.
Temuan dana titipan sebesar Rp12,1 triliun itu terdapat dalam satuan ketiga jenis kegiatan dan belanja.
"Saya sudah minta waktu ke Mendagri, bisa dicari waktunya, saya mau jelasin kepada Mendagri, ini lho alasan mereka enggak mau tanda tangan. Ini juga alasan saya enggak mau input ke e-budgeting, karena dia ada titipan Rp12,1 triliun," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/2/2015).
Dia mengaku APBD DKI tidak akan berpekara jika pihaknya mau menerima dana titipan dari DPRD yang dimasukkan dalan penyusunan APBD versi Dewan.
Mantan Bupati Belitung Timur mencontohnya adanya jenis pembelian uninterruptible power supply (ups) sebesar Rp4,2 miliar untuk wilayah Jakarta Barat.
"Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima Rp12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran," katanya.
Seperti yang diketahui DPRD DKI menilai pengembalian draft APBD oleh Kemendagri ke Pemprov DKI merupakan indikasi adanya kekeliruan dalam penyusunan.
Salah satu yang indikator penyusunan yang dipersoalkan oleh adalah pemanfaatan sistem e-budgeting. DPRD menganggap e-budgeting adalah alat untuk transparasi dan bukan sebuah prosedur untuk menghasilkan APBD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel