Kabar24.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan membantah kabar yang menyebutkan proses pemilihan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara tidak transparan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memastikan tak ada aksi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) atau intrik yang melibatkan uang, dalam proses pemilihan pejabat Dirjen Bea dan Cukai seperti yang dituduhkan.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Badarudin menuturkan sampai saat ini Dirjen Bea dan Cukai masih dijabat Agung Kuswandono dan belum ada proses pemilihan penggantinya.
“Menteri Keuangan belum pernah memberikan arahan, apalagi menetapkan calon Dirjen Bea Cukai. Pada saatnya nanti, apabila akan dilakukan pengisian Jabatan Dirjen Bea Cukai akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Ki Agus Badarudin, Senin (2/3/2015).
Menurutnya, jabatan apapun di lingkungan Kemenkeu, termasuk jabatan Dirjen Bea Cukai, tidak pernah dibanderol atau dikaitkan dengan nilai uang.
“Pejabat eselon II atau eselon I Kemenkeu memungkinkan saja untuk menduduki jabatan eselon I tertentu, sepanjang pejabat yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan mengikuti proses sesuai ketentuan, seperti proses pemilihan DJP yang lalu,” ucapnya.
Kabar tak sedap soal proses pemilihan Dirjen bea dan Cukai ini menyeruak dari artikel yang ditulis akun bernama Grass Roth, di forum Kompasiana baru-baru ini.
Menurut artikel tersebut, terdapat sejumlah nama titipan untuk menempati posisi jabatan strategis di Ditjen Bea Cukai. Proses politik dirasakan sejumlah lebih terasa, ketimbang proses kontestasi yang seharusnya terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel