Bisnis.com, PADANG—PT BPD Sumatra Barat atau Bank Nagari menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai 1.000 unit tahun ini.
Suryadi Asmi, Direktur Utama Bank Nagari menuturkan kebutuhan rumah di daerah tersebut masih tinggi, sehingga bank milik pemda itu tetap memprioritaskan penyaluran KPR untuk mendukung program pengadaan rumah oleh pemerintah.
“Masih, tahun ini kami targetkan penyaluran 500 sampai 1.000 unit,” katanya, Minggu (15/3).
Dia mengatakan Bank Nagari ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu dari 24 bank yang diberi kewenangan menyalurkan KPR.
Per Februari 2014, suku bunga dasar kredit Bank Nagari untuk KPR terhitung masih besar yakni 12%. Suku bunga itu masih lebih tinggi dari yang ditawarkan bank milik negara BRI 10,25%, BTN 10,45%, atau Bank Mandiri 10,75%.
Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sumbar Hendra Gunawan memperkirakan kebutuhan rumah di daerah tersebut mencapai 140.000 unit.
Namun, hingga saat ini kebutuhan itu belum terpenuhi karena serapan yang rendah dan peliknya persoalan pengadaan lahan.
“Persoalan lahan masih menjadi kendala utama untuk pengadaan rumah di Sumbar. Termasuk persoalan izin dan kebijakan DP [down payment],” katanya.
Dia meminta pemda membantu memfasilitasi pengadaan lahan dan kemudahan proses perizinan, sehingga penyediaan rumah bagi masyarakat kecil tidak terhambat. Apalagi, kebutuhan rumah masih sangat besar.
Selain itu, kebijakan uang pangkal yang tinggi menyebabkan masyarakat kesulitan membeli rumah, sehingga angka penjualan sulit tumbuh.
“Untuk bayar cicilan umumnya mampu. Yang memberatkan itu adalah uang mukanya yang terlalu mahal,” kata Hendra.
Tahun ini, REI menargetkan mampu membangun 5.000 unit rumah dengan kompisisi 80% diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebelumnya, REI baru mampu membangun 3.000 unit rumah per tahun.
Sedangkan untuk lokasi pembangunan, REI memprioritaskan kawasan luar Kota Padang, seperti Kabupaten Solok, Dharmasraya, Pasaman, dan Lima Puluh Kota yang harga tanahnya masih terjangkau.
Untuk Kota Padang dan Bukittinggi, Hendra menilai tidak dimungkinkan untuk pengembangan rumah sederhana, karena harga tanah yang mahal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel