Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mewacanakan akan melepas kepemilikan sahamnya di 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya saat ini lantaran kinerjanya tidak maksimal dan cenderung terus merugi.
Keempat BUMD yang kinerjanya dinilai kurang itu antara lain, PT Ratax Armada, PT Cemani Toka, PT Grahasahari Suryajaya, dan PT RS Haji Jakarta.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono memaparkan alasan pelepasan kepemilikan saham tersebut lantaran BUMD itu tak kunjung memberikan keuntungan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau tidak dilakukan divestasi gimana, sementara kinerjanya merah," tuturnya, Rabu (18/3/2015).
Menurutnya, selain tidak memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta, keberadaan BUMD-BUMD tersebut membuat raport kinerja "merah" sehingga kerap dipertanyakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Saran saya untuk segera dilepas saja sahamnya, dari pada membuat raport jadi merah," tuturnya.
Menurutnya beberapa BUMD memang masih memiliki kesempatan untuk mampu memberikan deviden pada beberapa tahun ke depan, seperti PT Cemani Toka. Akan tetapi mayoritas dari mereka kecenderungannya terus mengalami kerugian.
Heru mencontohkan, PT Ratax Armada yang kalah bersaing dengan perusahaan taksi besar yang sudah mapan.
Selain itu, PT Grahasahari Suryajaya selama 5 tahun terakhir tidak pernah membukukan laba, bahkan kerugian semakin besar, sedangkan untuk PT RS Haji Jakarta, bisa dihibahkan ke UIN sebagai rumah sakit pendidikan.
"Misalkan untuk PT Grahasahari Suryajaya dimana kepemilikan saham Pemprov DKI sebesar 8,08%, PT Bank BNI 57,99% dan PT Bakti Citra Daya 33,92%. Bisa saja kita lepas sahamnya ke BNI, dari pada perusahaan yang mengelola hotel bintang lima ini kalah bersaing terus," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel