Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tidak akan mencampuri masalah internal Partai Golkar yang berbuntut pada kisruh kepemimpinan Fraksi partai berlambang beringin itu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan elit hingga kader Partai Golkar harus menerima keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dualisme pengurusan partai dengan bijaksana. Keputusan Menkumham terebut yakni disahkannya Musyawarah Nasional di Ancol, Jakarta, yang digelar oleh kubu Agung Laksono.
Seiring dengan keputusan tersebut, Dewan Pimpinan Partai Golkar yang diketuai oleh Agung Laksono melakukan perombakan susunan pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI. Perubahan tersebut yakni menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai ketua fraksi dan Fayakhun Andriadi sebagai sekretaris fraksi.
"Pemerintah tidak mencampuri itu masalah internal partai," kata JK di Istana Wapres, Jumat (27/3).
Wapres menegaskan internal Partai Golkar harus kembali kepada keputusan Mahkamah Partai untuk tidak saling memecat dan bersikeras, melainkan mengakomodir kedua kubu dalam susunan kepengurusan partai.
"Keputusan Mahkamah itu tidak saling memecat, tidak saling bersikeras, tapi juga pihak yang lain memahami arti keputusan mahkamah itu. Walaupun tidak berarti semua harus digeser," imbuhnya.
Buntut dari kisruh tersebut, terjadi perebutan ruang Fraksi Partai Golkar yang terletak di lantai 12 Gedung Nusantara I, DPR RI antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Sekretariat Fraksi Golkar pun dijaga ketat oleh tiga polisi berpakaian dinas lengkap dan belasan petugas pengamanan dalam (Pamdal).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel