Bisnis.com, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan kendati telah lama kecolongan membelanjakan dana siluman, kali ini semakin mudah untuk menangkap pelakunya.
Menurutnya, output dan outcome tak pernah terlihat. Anggaran yang dibelanjakan tak pernah menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, dia menyebut sejumlah pembangunan lapangan yang seharusnya mengikuti sesuai standar, namun kenyataannya tak demikian.
"Nah kalau sekarang kan jelas, kalau mau nangkapin," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (27/3/2015).
Terkait laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya mengakui dana siluman sebagai buah kerja sama antara oknum eksekutif dan oknum legislatif. Oleh karena itu, dengan sistem penganggaran elektronik pengawasan akan lebih mudah, karena semua perubahan bisa terekam.
"Ya memang dari dulu. Saya bilang kan ini ada kerja sama antara legislatif ada oknumnya. Eksekutif ada oknumnya. Sekarang sudah baik, legislatif tidak bisa masukin lagi," katanya.
Dari data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercatat sejak APBD DKI 2012 dana siluman telah muncul. Pada APBD DKI 2012 terdapat Rp6,4 triliun, APBD DKI 2012 setelah Perubahan Rp2,5 triliun, APBD DKI 2013 Rp5,02 triliun, APBD DKI 2013 setelah Perubahan Rp3,4 triliun, APBD DKI 2014 Rp8,4 triliun, APBD DKI 2014 setelah Perubahan Rp6,2 triliun dan pada APBD DKI 2015 Rp12,1 triliun. Alhasil, bila ditotal jumlahnya Rp43,6 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel