Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan kepala daerah meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bekerjasama dengan Kapolri dan Jaksa Agung menindak oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan aksi premanisme.
Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor, mengatakan aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum LSM membuat kepala daerah tidak konsentrasi dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, oknum tersebut mencoba mengambil keuntungan dengan mengangkat kasus hukum yang melibatkan dirinya.
“Itu membuat kepala daerah tidak dapat konsentrasi membangun daerah. Kami senang apabila menerima kritik dengan data yang akurat, kalau tidak ada data dan tidak realistis kan justru tidak baik,” katanya di Jakarta, Jumat (27/3).
Bima yang menjadi ketua orientasi kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah gelombang pertama 2015, menuturkan aksi yang dilakukan oleh oknum LSM tersebut bahkan masuk ke dalam kategori kriminaliasi birokrasi. Akibatnya, perangkat daerah enggan mengambil keputusan, karena takut terjerat masalah hukum.
Menurutnya, pemerintah pusat juga seharusnya memberikan perlindungan kepada pimpinan daerah yang melakukan diskresi untuk kepentingan masyarakatnya. Selama ini, kepala daerah banyak yang takut melakukan inovasi dan diskresi untuk mempercepat pembangunan di wilayahnya, karena enggan berurusan dengan ranah hukum.
“Ini semua sudah kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, dan setelah ini disampaikan Presiden akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar kepala daerah dapat lebih dilindungi,” ujarnya.
Bima juga mengusulkan adanya jalur komunikasi khusus yang dibuat antara kepala daerah dengan Presiden. Tujuannya, kepala daerah dapat langsung menyampaikan kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan pembangunan dan meneruskan kebijakan pemerintah pusat.
Jalur komunikasi khusus antara kepala daerah dengan Presiden itu memungkinkan Presiden dapat mengetahui lebih detil persoalan di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel