Kabar24.com, BALIKPAPAN - Dewan Pendidikan Kota Balikpapan menganggap pemerintah setempat tak memaksakan diri untuk menerapkan ujian nasional secara online di seluruh sekolah di kota tersebut.
“Kami tidak sependapat kalau pemda memaksakan diri melakukan ujian nasional online, karena akibatnya anggaran akan membengkak,” tutur Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan Subiyanto, Senin (13/4/2015).
Menurutnya, apabila pemerintah daerah memaksakan diri, maka program UN online dari pemerintah pusat yang mulanya bertujuan untuk efisiensi, justru akan membuat anggaran daerah membengkak untuk pengadaan komputer.
“Jadi ya kondisi semampunya berapa sekolah, ya itu saja yang melaksanakan dan jangan dipaksakan. Biarkan penerapan keseluruhan bergulir secara bertahap,” lanjutnya.
Dia mengatakan Pemkot Balikpapan telah melakukan hal yang benar dengan tak memaksakan pelaksanaan UN online di seluruh sekolah-sekolah.
Seperti yang diketahui, hanya tujuh SMA/SMK yang kini melaksanakan ujian nasional secara online, yakni adalah SMAN 1 dengan 389 siswa, SMAN 2 dengan 298 siswa, SMAN 5 dengan 364 siswa, SMA Patra Darma dengan 179 siswa, SMA Muhammadiyah 2 dengan 103 siswa, SMKN 2 dengan 433 siswa, dan SMKN 3 dengan 593 siswa.
Jumlah keseluruhan siswa kelas 12 yang mengikuti UN online adalah 2.368 siswa dari total keseluruhan 7.682 siswa kelas 12 yang mengikuti ujian nasional. Sementaranya 5.315 siswa lainnya melaksanakan ujian secara tertulis. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel