Kabar24.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Peningkatan kerjasama itu meliputi Polri dengan KPK, Kejaksaan Agung, BPK, PPATK, Lembaga Kemasyarakatan, Pengadilan serta lembaga hukum lainnya. Polri berkomitmen untuk memback up sepenuhnya penanganan kasus korupsi.
"Konkritnya ya tentu kita akan memback-up sepenuhnya karena korupsi bukan tantangan dari KPK tapi tantangan kita semua, aparat penegak hukum dan seluruh bangsa Indonesia," katanya seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara (17/4/2015).
Oleh karena, bekas Wakapolri itu menegaskan bahwa penegakan hukum tidak bisa berjalan secara parsial tanpa ada koordinasi yang baik masing-masing lembaga. Sejauh ini Polri dan KPK berupaya menjalin kerjasama dengan lebih baik.
Belum lama ini koordinasi KPK dengan Polri terjalin dengan baik pada saat penangkapan tersangka korupsi politikus PDI Perjuangan Andriansyah disela-sela Kongres partai di Bali beberapa waktu yang lalu.
Anggota DPR RI Komisi IV tersebut menjadi tersangka atas kasus suap izin usaha pertambangan di Tanah Laut Kalimantan Selatan. Waktu itu KPK meminta bantuan kepada Polri untuk mendukung operasi tangkap tangan tersebut.
"Kemain juga waktu kejadian di Bali,m itu juga KPK memerlukan Polri. Kita bantu sepenuhnya, minta penyidik berapa yang diminta kita siapkan," papar Badrodin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel