KAA 2015: Minim Kepala Negara, Pemerintah Hemat Biaya Penyelenggaraan

Bisnis.com,19 Apr 2015, 11:21 WIB
Penulis: Ana Noviani
Pramuka melakukan upacara penaikan bendera kenegaraan peserta Peringatan Konfrensi Asia Afrika (KAA) Ke-60 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/4)./Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Minimnya kepala negara yang hadir dalam peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 membuat anggaran menyusut di bawah Rp200 miliar.

Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan pagu awal anggaran KAA mencapai lebih dari Rp200 miliar. Namun, alokasi tersebut dibuat dengan asumsi kehadiran 109 kepala negara Asia Afrika ke Indonesia.

 

"Ini kan banyak kepala negara yang tidak bisa hadir. Jadi kita akan berkurang dari sisi protokoler, yang tadinya kepala negara menjadi perdana menteri, atau diganti dengan menteri senior," katanya di Jakarta Convention Center, Ahad (19/4).

Hingga hari ini, sudah ada 33 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengkonfirmasi kehadiran, antara lain Brunei Darussalam, Jordania, Swaziland, Tiongkok, Korea Utara, Iran, Madagaskar, dan Malawi.

Selain itu, juga ada kepala negara atau kepala pemerintahan dari Myanmar, Namibia, Sudan, Timor Leste, Vietnam, Zimbabwe, Bangladesh, Kamboja, Mesir, Gabon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Palestina, Singapura, dan Thailand.

Adapun Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma membatalkan kehadiran lantaran alasan dalam negeri dan akan diwakili oleh Wakil Presiden Afsel Cyril Ramaphosa.

Pratikno mencontohkan turunnya biaya protokol terjadi pada pos biaya akomodasi seperti hotel dan iringan mobil. "Dari sisi hotel, tadinya presidential suit menjadi suit, begitu saja. Iringan mobil menjadi berkurang, kalau presiden kan satu rombongan 9 mobil," ujarnya.

Selain itu, penyusutan anggaran juga terjadi pada pos keamanan delegasi KAA. Namun Pratikno tidak merinci berapa seberapa besar anggaran menyusut.

Penyelenggaraan KAA diproyeksi menelan dana Rp 181,3 miliar, sebanyak Rp 101,3 miliar ada pada pengelolaan Sekretariat Negara, Rp70 miliar ada pada pengelolaan Kementerian Luar Negeri. Sementara, Pemkot Bandung hanya mendapat Rp 10 miliar.

Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran KAA ke-60, Pratikno menegaskan akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita dari awal fokus untuk melibatkan BPKP karena penting untuk akuntabilitas".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Yusran Yunus
Terkini