Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo menginstruksikan daerah mempercepat serapan anggaran dan mengkritisi rendahnya dana pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rata-rata hanya 18%.
Dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015, Jokowi menuturkan pemerintah akan mengurangi belanja di pusat dan mengalirkan dana APBN ke provinsi, kabupaten dan kota. Salah satunya dengan mengucurkan anggaran tambahan infrastruktur sebesar maksimal Rp100 miliar per kabupaten/kota.
"Stimulan sebesar itu untuk memperbesar persentase anggaran pembangunan di daerah," kata Jokowi di Bidakara, Rabu (29/4/2015).
Pasalnya, saat ini belanja pembangunan daerah sangat kecil. Rata-rata jumlahnya hanya 18% dari total belanja APBD.
"Kalau kita lihat data yang ada, belanja kabupaten/kota itu masih banyak di belanja aparatur dan belanja rutin, belanja pembangunan sangat kecil," ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta daerah mempercepat serapan anggaran. Bergulirnya anggaran dan proyek pemerintah, lanjutnya, akan menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 5,8% pada tahun ini dan 6,4%-6,6% pada 2015.
"Kalau kabupaten/kota dan provinsi penyerapan anggarannya dipercepat, saya meyakini pertumbuhan ekonomi akan bergerak, dana yang ada di masyarakat memang banyak berasal dari APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota," pungkasnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan daerah yang penyerapan anggarannya rendah akan diberikan peringatan dan berisiko dikurangi dana transfer daerahnya.
"Diberikan penghargaan yang baik, diperingati yang kurang. Kalau dia tahun depan kurang, dia punya penyerapan, maka tahun depan dikurangi," imbuh JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel