Potensi Pembiayaan Kredit Perbankan Ke Sektor Maritim Rp100 triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis mengatakan kontribusi perbankan dalam penyaluran kredit ke sektor maritim baru mencapai Rp17,6 triliun per Desember 2014.

Porsi kredit ke sektor maritim baru mencapai 0,49% dari total kredit yang disalurkan industri perbankan Rp3.600 triliun.

Kredit yang disalurkan perbankan ke sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp17,6 triliun tersebut sebesar 75% berupa kredit modal kerja dan 25% untuk modal investasi.

"Tahun ini, kami menargetkan industri perbankan bisa tumbuh 67% untuk sektor kelautan dan perikanan sehingga akhir tahun bisa mencapai Rp28 triliun hingga Rp29 triiliun," ujarnya di Gedung OJK, Senin (4/5/2015).

Bahkan, Irwan menambahkan potensi penyaluran kredit kelautan dan perikanan dari industri perbankan bisa mencapai Rp100 triliun.

OJK mengklaim industri perbankan antusias menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan meskipun memiliki risiko yang tinggi.

Pada 11 Mei 2015, lanjutnya, akan ada tujuh bank yang mulai menyalurkan kredit kelautan dan perikanan di seluruh daerah Indonesia. Nantinya, industri perbankan didorong menyalurkan kredit kelautan dan perikanan untuk wilayah Indonesia bagian Timur.

"Launchingnya akan dilakukan di Makasar, Sulawesi Selatan, pada 11 Mei 2015," katanya.

Perbankan akan menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir yakni perkapalan, modal kerja nelayan, cold storage, sentra produksi termasuk pengolahan hasil laut, pembiayaan rumput laut, transportasi kapal bagi daerah yang belum terjangkau, dan pembangunan pelabuhan.

Irwan menambahkan potensi sektor maritim, kelautan dan perikanan ini sangat tinggi yang mampu mendongkrak kredit produktif bank.

"Bank dapat memperdalam modalnya dengan menggarap pasar maritim ini karena sangat tinggi potensinya dan bisa menambah rasio kredit produktif yang telah kami tetapkan pada 2018," ucapnya.