Bisnis.com, JAKARTA-- Pemprov DKI Jakarta segera melelang ke pihak swasta untuk mendapatkan besaran tarif pembayaran rupiah per kilometer bagi operator APTB yang akan diintegrasikan dengan Transjakarta.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan lelang segera dilakukan lantaran dalam pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya antara pemerintah dengan swasta, tidak menemukan titik temu.
"Mereka menganggap rupiah per kilometer yang kami tawarkan terlalu rendah. Kalau kemurahan, ya kita lelang dong. Sekarang sampai akhir Mei akan kelihatan," tutur Ahok, Selasa (5/5/2015).
Dalam pembicaraan sebelumnya, Pemprov DKI sempat mengajukan angka Rp14.000 per kilometer, namun pihak swasta meminta bayaran Rp18.000 per kilometer.
Menurut Ahok, lelang besaran tarif per kilomter adalah solusi terbaik agar integrasi angkutan perbatasan terintegrasi bus (APTB), dan Trasjakarta bisa teralisasi segera dan masyarakat juga cepat menikmati manfaatnya.
"Kalau dilelang dan semua tarif tidak ada yang sesuai, berarti memang benar angka yang diberikan terlalu murah. Tetapi kalau ada yang murah, berarti kita kash yang lebih murah," tuturnya.
Tanggung Jawab
Ahok ingin pihak bus ini punya tanggung jawab, terutama dalam pelayanan keamanan kenyaman bus bersangkutan.
"Kalau mau masuk jalur busway harus bayar rupiah/km. Kami yang subsidi bayar, sehingga penumpang nggak perlu bayar dua kali.
Ahok menyatakan apabila integrasi APTB dan Transjakarta segera terwujud, akan banyak pihak menikmatinya, misalnya penumpang menjadi lebih irit ongkos lantaran tarif bus lebih murah dan pengusaha juga lebih tenang, karena tidak perlu bingung kejar setoran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel