Bisnis.com, MEDAN - Untuk mengantisipasi pengaruh ISIS (the Islamic State of Iraq and Syria) melanda Sumatra Utara, Pemprov Sumut meminta kepada pemkab dan pemko untuk menggelar sosialisasi rutin kepada masyarakat di daerah masing-masing.
Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan bahwa dalam pertemuan berkala ini melibatkan forum kerukunan umat beragama daerah agar dapat mewaspadai masuknya gerakan ini ke Sumut.
Adapun, di tingkat provinsi pada hari ini digelar rapat koordinasi untuk mencegah dan menanggulangi pergerakan ISIS di Sumut di kantor Gubernur Sumut.
Hadir dalam rapat tersebut yakni anggota Wantimpres Ahmad Hasyim Muzadi, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Mabes Polri Brigjen Pol Rudi Sufahriadi.
"Ancaman bagi ideologi negara ini seperti ISIS memang seharusnya cepat direspon," ucap Gatot.
Rudi Sufahriadi mengatakan sejauh ini di Indonesia, ISIS telah berhasil memengaruhi puluhan orang agar mau bergabung dan mendapatkan pelatihan militer untuk mendukung gerakan tersebut.
Sayangnya, pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan tindakan keras kepada mereka karena tidak ada payung hukum yang jelas.
"Belum ada UU yang mengatur soal ini, sementara untuk membuat UU saja butuh waktu lama," tuturnya.
Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Sutedjo menyebutkan, sejauh ini pihaknya belum mendeteksi masuknya pengaruh ISIS di Sumut. Kendati demikian, embrio gerakan ini patut diwaspadai.
"Propaganda mereka terbuka di berbagai media. Upaya kami dan instansi lintas sektor adalah memberikan pemahaman agar masyarakat dapat memilih yang benar," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel