Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) saat ini tidak berfungsi optimal karena tidak pernah merespons aspirasi daerah sepenuhnya.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sebelumnya telah meminta pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan penuh kepada pemda setempat untuk mengelola kawasan pedalaman dan perbatasan.
“BNPP sekarang ini ibaratnya macan ompong yang tidak berfungsi apa-apa. Daerah berkali-kali menyampaikan aspirasi tapi tidak pernah direspons dan ditindaklanjuti,” ujar Awang di laman BNPP Provinsi Kaltim, Kamis (7/5/2015).
Menurut Awang, kewenangan penuh atas pengelolaan kawasan pedalaman dan perbatasan dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.
Apalagi, pemerintah pusat telah menerbitkan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah. Sehingga, kewenangan penuh atas pengelolaan kawasan perbatasan seharusnya diberikan penuh kepada pemda setempat.
“Kami mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar urusan atau kewenangan perbatasan diserahkan sepenuhnya kepada gubernur. Kan gubernur tentu lebih mengetahui permasalahan di daerahnya,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel