Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan pemotongan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Rp600 miliar pada tahun ini tidak akan menggangu efektivitas program.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menuturkan pemotongan dana KJP terjadi karena penelitian data peserta hanya dapat dilakukan pada Juni-Agustus 2015.
"Ada periode tertentu, tidak bisa sepanjang tahun. Padahal data siswa penerima KJP harus terus di-update. Pemotongan anggaran karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan," katanya, Minggu (17/5/2015).
Dia mengatakan pemutakhiran (updating) data KJP tahun ini dilakukan karena banyaknya siswa penerima yang sudah pindah ke daerah lain untuk melanjutkan pendidikan.
Selain itu, lanjut Heru, updating juga dilaksanakan lantaran adanya data ganda alias double data.
"Kemarin itu, kami menemukan ada satu orang dengan dua data. Alhasil, uang KJP yang diterima juga dobel. Itu sebabnya kami berusaha lakukan cross check agar penerimanya tepat sasaran," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memotong anggaran KJP sebesar Rp600 miliar yaitu dari Rp3 triliun menjadi Rp2,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel