Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta mengambil langsung kepemimpinan dalam pembenahan menyuluruh tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi) sebelum masalah reformasi birokrasi menjadi benang kusut yang sulit diurai sebagai akibat dari akumulasi berbagai persoalan.
Rizal Malik, Team Leader RTRC-Kemitraan, mengatakan di satu sisi persoalan muncul dari konsekuensi logis perombakan kementerian dan perampingan organisasi kementerian, di sisi lain adalah persoalan-persoalan laten agenda reformasi birokrasi yang belum teratasi.
“Dengan kepemimpinan yang tegas dan kelembagaan yang kuat niscaya persoalan-persoalan yang saat ini sedang dihadapi, misalnya terkait restrukturisasi organisasi di 13 kementerian, seharusnya bisa diselesaikan sesuai jadwal,” katanya melalui siaran pers yang diterima Bisnis.com, Rabu (3/6/2015).
RtRC-Kemitraan atau Reform the Reformers Continuation adalah Program Kemitraan untuk Pembaruan Pemerintahan.
Dia mengatakan perampinan organisasi yang berimbas pada penghapusan ratusan jabatan eselon (I hingga IV) tentu juga membutuhkan penanganan yang tepat atau jika tidak bisa menimbulkan masalah baru dalam birokrasi yang bersifat tidak produktif yang diujungnya adalah penurunan kualitas pelayanan publik
Banyak isu-isu lain terkait dengan reformasi birokrasi tidak kalah penting untuk tetap dijaga keberlanjutannya. Sementara dinamika perkembangan sosial masyarakat membutuhkan jawaban yang tepat. Keterbukaan informasi semakin menuntut adanya kualitas partisipasi masyarakat sebagai dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Agenda reformasi birokrasi membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat untuk mendorong dan menjamin efektivitas dan kecepatannya. Terlebih manakala program reformasi menghadapi persoalan yang terbilang besar dalam skala kuantitas dan kualitasnya. Kepemimpinan tidak bisa diserahkan hanya sebatas level kementerian karena implementasi program reformasi birokrasi berlaku lintas kementerian.
Di era Pemerintahan terdahulu, kepemimpinan reformasi birokrasi dipegang oleh Wakil Presiden sebagai ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang beranggotakan menteri-menteri koordinator.
Di tataran pelaksana dijalankan oleh Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang diketuai oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan pengawasan oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance.
Kenyataannya kini, keppres penetapan susunan anggota KPRBN belum diterbitkan. Meski demikian, fakta ini sebaiknya digunakan untuk mempertegas kepemimpinan reformasi birokrasi nasional dengan segera menerbitkan keputusan penetapan susunan KPRBN dengan Presiden sebagai ketuanya, diikuti penguatan kelembagaan di tingkat pelaksanaan (UPRBN) dan pengawasan.[]
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel