RESHUFFLE MENTERI: Jokowi Diyakini Berani Ganti Titipan Parpol Koalisi

Bisnis.com,22 Jun 2015, 07:39 WIB
Penulis: Redaksi
Presiden Joko Widodo (tengah) beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja berfoto bersama di Istana Merdeka seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menteri di Jakarta, Senin (27/10/2014). Siapakah menteri yang kini akan terdepak?/Bisnis

Kabar24.com, JAKARTA - Isu perombakan menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kembali menghangat.

Dalam reshuffle ini, Jokowi dinilai bakal memangkas jatah menteri dari partai koalisi. "Saya yakin Jokowi berani," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Hendri menjelaskan, penambahan alokasi kursi bagi kalangan profesional merupakan harapan yang disuarakan sejumlah kalangan. Itu terlihat dari survei yang digelar terhadap kalangan pekerja kelas menengah pada 26 Mei-3 Juni 2015. “Sebanyak 80% meminta Jokowi menambah alokasi kursi untuk kalangan profesional,” katanya.

Menurut Henderi, desakan itu muncul lantaran menteri dari kalangan parpol belum sepenuhnya bekerja secara maksimal. Sosok yang paling banyak mendapat sorotan adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno.

Sebanyak 59% responden menilai Puan layak diganti lantaran belum memperlihatkan kinerja memuaskan. Sedangkan Tedjo dianggap kerap melontarkan pernyataan kontroversi seperti saat menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 'rakyat yang tidak jelas'. “Hanya sedikit kader parpol yang dianggap layak dipertahakan,” kata Henderi.

Mayoritas respoden menilai menteri dari kalangan profesional memiliki keuntungan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi. Sebab, loyalitas mereka jauh lebih terukur dibanding menteri berlatar belakang partai politik. “Saya yakin Jokowi akan mengambil menteri yang loyal dengan rakyat dan dirinya, tak peduli apapun latar belakang mereka,” ujarnya.

Jokowi perlu mempertimbangkan harapan itu untuk menjamin keberlangsungan pemerintahannya. Sebab, dukungan masyarakat sangat ditentukan oleh keberpihakan program Jokowi terhadap rakyat. “Sekarang hanya sedikit menteri dari partai koalisi yang loyal dengan Jokowi. Mereka hanya loyal ke tuannya, yaitu parpol dan mungkin bisnisnya."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Yusran Yunus
Terkini