Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Wisma Atlet Asian Games 2018 perlu dikaji ulang terkait lahan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin terlibat sengketa lahan dengan pihak ketiga.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI rencananya akan membangun wisma atlet di lahan seluas 11 hektar di Kemayoran. Namun, dia mendapatkan laporan dari salah seorang staf bahwa lahan milik Sekretariat Negara itu terlibat sengketa.
"Saya tidak mau menerima lahan untuk Wisma Atlet dari Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran (DP3KK) jika terbukti masih mengalami permasalahan sengketa dengan pihak ketiga," ujar Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Heru mengatakan, ia tidak ingin jika nantinya lahan untuk membangun ribuan unit rusunawa tersebut terbukti masih bermasalah dan malah membuatnya ikut terseret dalam masalah berkelanjutan. Oleh sebab itu Heru mengimbau jika DP3KK masih ragu-ragu sebaiknya tidak perlu berikan tanah tersebut.
"Tidak perlu kasih, buat apa malah bikin susah saya saja kalau dia menyerahkan lahan yang masih ada hubungan permasalahan dengan pihak ketiga, saya tidak mau tanda tangan," ujar Heru.
Dia berpendapat BUMD yang terlibat pembangunan Wisma Atlet, PT Jakarta Propertindo memang akan mendapatkan pemberian Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sehingga perlu berhati-hati.
"Kalau nanti Jakpro (PT Jakarta Propertindo) lakukan investasi disana ternyata tanahnya masih bermasalah, saya bisa dibilang tidak bisa kontrol pemberian uang ke Jakpro, saya tidak mau dong," kata Heru.
Jika memang sampai 2018 mendatang pembangunan Wisma Atlet masih belum rampung, Heru mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menyewa beberapa apartemen dari sejumlah pengembang yang ada.
"Banyak apartemen yang bisa disewa, kami bisa panggil 12-13 pengembang, selesai," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel