Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengisyaratkan bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam penyelesaian pembangunan jalan Tol Sumatra.
"Sudah ada yang pembangunannya mulai dikerjakan, tapi ada juga yang masih dalam proses pembebasan lahan," kata Menpupera Basuki Hadmuljono, seusai menemui Menteri Rini Soemarno, di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (23/7/2015).
Menurut Basuki, pertemuannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan termasuk direksi BUMN Karya untuk membahas progres jalan Tol Sumatra dan Tol Jawa.
PT Hutama Karya, katanya, mendapat penugasan dari pemerintah, walaupun pengerjaan pembangunannya melibatkan kontraktor BUMN lainnya seperti PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dan PT Waskita Karya.
Khusus tol Sumatra, Basuk menambahkan sudah ada yang mulai dikerjakan yaitu ruas Medan-Binjai sepanjang 17 kilometer.
"Medan-Binjai lahan sudah bebas 11 kilometer, sisanya 6 kilometer diperkirakan bebas pada Desember 2015 sehingga target selesai pengerjaan sekaligus bisa dioperasikan pada 2016," ujarnya.
Selanjutnya, ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 158 kilometer, penetapan lokasi sudah mencapai 57% atau sepanjang 79,6 kilometer.
Sedangkan ruas Palembang-Indralaya dari sepanjang 22 kilometer lahan yang belum bebas sekitar 15 kilometer.
Meski begitu, Basuki mengakui bahwa pada titik 0-7 kilometer ada bidang yang belum bebas sehingga alat berat belum bisa masuk.
"Sedang dibicarakan dengan Gubernur Sumsel untuk membantu menyelesaikannya, karena target pengerjaan selesai sebelum Asian Games 2018," ujarnya.
Adapun untuk ruas Pekanbaru-Dumai pembangunan masih terkendala adanya perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP).
"Ada perubahan RTRWP, jadi kita hold dulu karena itu akan mengubah alignment (lintasan). Dengan begitu maka ruas ini diperkirakan awal tahun depan baru bisa dikerjakan," ujarnya.
Terkait dengan pendanaan, Basuki menjelaskan hal tersebut bagian dari tugas Hutama Karya.
"Mereka [Hutama Karya] kan sudah mendapat Penyertaan Modal Negara Rp3,5 triliun. Sudah bisa dicairkan. Sama halnya dengan para kontraktor lainnya [BUMN Karya] pendanaan proyek dari masing-masing perusahaan bukan dari APBN," kata Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel