Bisnis.com, JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap bergerak apabila diperintahkan oleh DPR untuk melakukan audit khusus pelaksanaan operasi moneter Bank Indonesia (BI), menyusul pernyataan DPR untuk mengkaji perlu tidaknya audit tersebut.
Ketua BPK Harry Azhar Azis menyatakan audit terhadap perencanaan dan penyelenggaran kebijakan moneter harus didahului oleh permintaan DPR, karena independensi otoritas moneter adalah independensi yang tertutup seperti yang diatur oleh UU BI.
"Saat ini kami cuma bisa mengaudit laporan keuangan, bukan audit terkait kebijakan BI, karena kebijakan moneter itu adalah inti dari independensi BI. Tapi kalau diminta DPR, ya bisa saja [audit dilakukan]," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/8).
Anggota II BPK Agus Joko Pramono menambahkan selama ini BPK telah melakukan dua audit terhadap BI seperti amanat undang-undang, yaitu audit laporan keuangan seperti kementerian/ lembaga negara lain serta pemeriksaan terhadap pencetakan, penghancuran dan distribusi uang.
"Kalau laporan kinerja, konteksnya kami belum masuk karena masalah perencanaan saja. Pasal 59 [UU BI] itu [membatasi], tidak semua kewenangan BPK bisa diterapkan kepada organisasi bank sentral," kata Agus yang membidangi nya.
Dia mencontohkan kasus-kasus yang tidak bisa dimasuki adalah bagaimana, mengapa dan kapan proses kebijakan intervensi BI ke pasar diambil. BPK, menurutnya, akan mengejar alasan atau argumentasi bank sentral dalam melakukan suatu kebijakan.
Sebelumnya Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad (Partai Golkar) menyatakan mempertimbangkan desakan perlunya audit khusus terhadap operasi moneter BI, sehubungan dengan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Desakan itu diungkapkan antara lain oleh ekonom International Center for Applied Finance IPB Iman Sugema dan lembaga riset keuangan negara Garuda Institute. Iman melihat audit tersebut diperlukan untuk memperkuat kredibilitas sekaligus kepercayaan investor terhadap BI.
Sementara Garuda Institute melihat, konflik kepentingan itu ada karena terdapat dana yang mengalir ke pengelola BI dalam bentuk tambahan fasilitas dari laba selisih kurs transaksi valas melalui akun cadangan tujuan. Dan 3 tahun terakhir ini, meningkatnya depresiasi dan volatilitas rupiah selalu diikuti melompatnya laba kurs transaksi valas BI.
BI sendiri melalui laporan keuangannya menyatakan pendapatan selisih kurs transaksi valas itu dampak dari penjabaran transaksi valas ke rupiah dalam rangka pengelolaan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. “Meningkatnya pendapatan itu bukan tujuan, namun dampak dari pelaksanaan kebijakan.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel