Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih menyelesaikan persoalan trase yang menjadi hak DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT).
Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatakan pemerintah masih harus menyelesaikan beberapa isu terkait pembangunan LRT. Akan tetapi, isu tersebut tidak akan menghambat proses groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada akhir Agustus 2015.
"Kan ada trase hak DKI Jakarta, dan ada trase yang menjadi hak Jawa Barat. Ini yang masih difinalisasi, dalam sehari dua hari ini kami selesaikan," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Rini menuturkan pemerintah juga menunggu dibentuknya Otoritas Transportasi Jabodetabek, agar dapat lebih mudah mengatur pembangunan LRT.
Hal tersebut membuat pemerintah masih harus melakukan rapat dengan melibatkan Menteri Perhubungan demi menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Rini, pembagian trase tersebut dilakukan agar pengelolaan LRT dapat dilakukan lebih jelas.
Pasalnya, moda transportasi tersbeut akan melintasi Jakarta dan wilayah penunjangnya yang masuk ke dalam daerah Jawa Barat.
"Jalur ini kan harus diputuskan oleh pemerintah pusat dan DKI Jakarta. Kalau Jawa Barat tentu sudah pada dasarnya untuk mendukung sepenuhnya," ujar Rini.
Sebelumnya pemerintah tidak mengizinkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. membangun LRT ruas Bekasi Timur-Dukuh Atas yang telah menjadi inisiatif perusahaan untuk membantu menyelesaikan kemacetan di Jakarta.
Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan, mengatakan persoalan tarif menjadi alasan utama pemerintah tidak mengizinkan Adhi Karya membangun LRT yang telah menjadi inisiatifnya sendiri.
Pasalnya, tarif ekonomis yang akan dikenakan untuk LRT ruas Bekasi Timur-Dukuh Atas yang dibangun badan usaha milik negara itu mencapai Rp37.500.
"Memang ekonomis, tetapi kalau orang mau bayar Rp37.500, tetapi pemerintah tidak mau semahal itu. Dengan tarif KRL Rp5.000, mungkin masih ada yang mau naik LRT," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7) lalu.
Jonan menuturkan tarif LRT dapat ditekan sampai Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk ruas Bekasi Timur-Dukuh Atas, apabila dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.
Pasalnya, pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap tiket LRT, seperti yang telah dilakukan untuk tiket KRL.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel