Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka peluang Kabupaten Majalengka memiliki saham dalam pengelolaan bandara internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati asal sesuai aturan dan membantu penuh pembebasan lahan.
Plt Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan Pemkab Majalengka berkukuh meminta alokasi 10% saham BIJB Kertajati karena merasa memiliki dan sebagai tuan rumah bandara tersebut. Pihaknya menerima keinginan Majalengka untuk menjadi pemegang saham BIJB. "Tidak ada masalah, asal sesuai ketentuan yang berlaku dan ada tahapan yang mesti dilalui mulai di Kabupaten Majalengka," katanya, Minggu (24/8/2015).
Iwa memastikan pembagian saham dimungkinkan saat BUMD BIJB resmi melakukan kerja sama dengan Angkasa Pura II membentuk perusahaan joint venture. Setelah terjalin kerja sama maka akan ada sharing saham dengan pemerintah kabupaten/kota terutama Majalengka sebagai tempat berdirinya bandara.
Menurutnya, saham ini akan menjadi bentuk kontribusi Pemkab Majalengka dalam pengelolaan BIJB. Iwa mengatakan Majalengka tidak meminta alokasi saham yang besar karena juga memiliki keterbatasan dalam penyertaan modal. "Untuk sementara permintaan sekitar 10%. Mungkin nanti yang masuk adalah BUMD-nya," katanya.
Selain soal saham, pihaknya meminta Majalengka turut mempercepat penuntasan pembebasan lahan runway yang kini baru tercapai 2.500 m2.
Pencapaian ini akan ditingkatkan sebesar 1.000 m2. Adapun kebutuhan panjang runway mencapai 4.500 m2. “Dengan didukung Pemkab Majalengka maka masalah pembebasan lahan diharapkan dapat segera terselesaikan,” katanya.
Untuk dana pembebasan lahan, Pemprov akan mengusulkan di APBD Perubahan 2015. Meski waktu pengesahan sangat mepet namun masalah pembebasan lahan mesti segera diselesaikan agar ke depan tidak menjadi utang.
"Ada beberapa spot lahan yang semula masyarakatnya tidak setuju tapi sekarang sudah setuju untuk dibayar," katanya.
Bupati Majalengka Sutrisno mengatakan kepemilikan saham menjadi sebuah keharusan mengingat kehadiran BIJB tidak akan mengangkat kekuatan keuangan Pemkab Majalengka jika tidak disertai saham.
Namun pihaknya mengakui kewenangan membagi porsi saham ada di PT BIJB dan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola BIJB yang sudah bersepakat membentuk anak perusahaan patungan."Saham ini supaya ada jaminan dampak positif untuk Pemkab Majalengka maka harus ada saham," katanya.
Pemkab Majalengka, lanjutnya, telah mengumpulkan dana hingga Rp60 miliar untuk membeli saham BIJB. Adapun dana yang disihkan setiap tahunnya di APBD Majalengka dijanjikan Sutrisno akan mencapai Rp30 miliar.
Terkait rencana pembelian saham BIJB tersebut, pihaknya telah mengirim surat kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan agar dibukakan jalan menjadi pemegang saham. "Kami siap 10%. Meski kecil tapi akan ada rasa memiliki dari rakyat Majalengka," tegasnya
Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Jerry Yanuar mengatakan gubernur Ahmad Heryawan sudah meminta dua hal dipercepat yakni pembebasan lahan yang tetap dilakukan Dinas Perhubungan, lalu pembentukan anak perusahaan antara BUMN dan BUMD.
“JV harus dibentuk baru mereka berdua menggaet investor. Targetnya Juni kemarin JV selesai, untuk mengejar groundbreaking Agustus,” katanya.
Jerry mengakui ada sejumlah keterlambatan dari agenda yang sudah ditetapkan. Namun pihaknya berharap setelah semua pihak duduk bersama, terutama agenda pembebasan lahan yang terus dipercepat, pengoperasian BIJB pada 2017 mendatang tidak meleset.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel