Bisnis.com, JAKARTA— PT Wijaya Karya tidak lagi terlibat dalam studi kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menyusul keputusan pemerintah mempercayakan seluruh perencanaan pada kedua negara yang berkompetisi, China dan Jepang.
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Suradi Wongso, mengatakan sebelumnya pemerintah menugaskan WIKA untuk ikut serta melakukan studi kelayakan bersama China untuk menganalisis tingkat kelayakan investasi proyek kereta cepat tersebut. Namun demikian, menurutnya tugas tersebut akhirnya diambil alih pemerintah bersama investor.
“Proposal dan studi kelayakan yang melakukan pemerintah sama China, Wika hanya supporting saja. Awalnya memang kita diminta terlibat, tapi ternyata pemerintah sama China saja yang gerak,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (25/8/2015).
Wika ditunjuk pemerintah sebagai mitra lokal bersama China membentuk konsorsium untuk mengerjakan sarana dan prasarana kereta api cepat. Wika kemudian akan menggandeng sejumlah perusahaan dalam negeri lainnya untuk ikut serta dalam konsorsium.
Suradi mengatakan untuk saat ini, Wika hanya menunggu keputusan pemerintah terkait investor mana yang akhirnya akan mendanai proyek kereta api cepat tersebut. Meski demikian, Wika pada prinsipnya siap untuk menggarap proyek tersebut.
Perlebar Lini Usaha
Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Wika akhir Juli lalu, para pemegang saham telah menyetujui untuk memperlebar lini usaha Wika ke bidang pengembangan dan pengelolaan perkeretaapian, bandara hingga pelabuhan.
Pelebaran lini usaha tersebut kini telah ditampung dalam anggaran dasar perubahan WIKA. Meski demikian, menurutnya saat ini Wika pun belum bisa banyak bergerak karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan presiden terkait penugasan resmi kepada Wika untuk menggarap proyek kereta api cepat.
Suradi mengatakan, Wika pun belum mulai melanjutkan penjajakan kepada sejumlah badan usaha dalam negeri lainnya membentuk konsorsium. Selain itu, karena pemerintah belum mengambil keputusan, dirinya juga belum dapat memastikan Wika akan bermitra dengan China atau Jepang.
“Setelah ada perpresnya yang menunjuk Wika sebagai apa baru kita bergerak. Sekarang belum sama sekali,” katanya.
Adapun saat ini pemerintah tengah mengkaji kembali perlunya membangun proyek tersebut dengan mempertimbangkan kembali kemendesakkan proyeknya bagi kebutuhan transportasi publik.
Pemerintah tengah mempertimbangkan dua proposal yang diajukan China dan Jepang. Pemerintah belum memberi kepastian akan memilih salah satu atau justru membatalkan proyek tersebut.
China Gencar
Sebelumnya, Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono menilai pilihan moda transportasi lain yang telah ada saat ini masih cukup memadai untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya.
Menurutnya, tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta-Bandung saat ini kondisinya relatif lancar. Selain itu, kereta api jurusan Jakarta Bandung pun telah tersedia dengan tarif yang kompetitif.
“Itu yang kita pertimbangkan, apakah tepat kalau memang kerata api cepat ini segera akan dibangun dalam lima tahun mendatang ini. Sekarang lagi koordinasi di tingkat pimpinan untuk ini,” katanya.
Sementara itu, China tengah dengan gencar menujukkan keseriusannya berinvestasi untuk proyek kereta cepat ini. Pemerintah China melalui Menteri Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi China Xu Saoshi menawarkan hasil studi kelayakan dan perhitungan investasi senilai US$5,5 miliar untuk mendanai proyek tersebut tanpa dukungan dana APBN.
Tawaran China ini memaksa Jepang untuk memberikan tawaran yang lebih kompetitif untuk dapat memenangkan persaingan. Adapun Jepang sebelumnya menawarkan komposisi permodalan masing-masing 75% Jepang dan 25% APBN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel