Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Priyono menilai demo buruh besok sebaiknya menunggu mekanisme sidang pengupahan.
"Nanti tuntutannya upah, kenaikan UMP, BPJS Kesehatan, dana pensiun, ini domain pemerintah pusat maka besok akan mendatangi Istana Merdeka, dan mereka akan diterima oleh Sekretaris Kabinet," jelas Priyono, Senin (31/8/2015) kepada Bisnis.com.
Priyono mengakui bahwa tuntutan buruh di DKI juga sebesar 25%. Namun sesuai mekanisme, penetapan UMP harus melalui survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Setelah survei ditemukan, data akan diolah Badan Pusat Statistik (BPS) dan disidangkan di Dewan Pengupahan.
"Setelah survei, dewan pengupahan baru akan merekomendasi ke Gubernur kira-kira kenaikannya berapa. Semua sudah ada rumusannya, sekarang masih 60 item KHL," jelasnya.
Priyono tak menampik bahwa Pemprov DKI juga menginginkan peningkatan kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah minimum provinsi (UMP), dan juga penyerapan tenaga kerja.
"Kami juga minta investor masuk, karena yang membuka lapangan pekerjaan itu pihak swasta. Jadi ini ketiganya harus jalan, usaha eksis dalam rangka pertumbuhan ekonomi bagus maka peluang kesempatan kerjanya besar," jelas Priyono.
Priyono pun menilai tuntutan kenaikan UMP 25% itu sudah diserahkan dalam tingkat kota atau provinsi.
"Jadi terlalu berani kalau kenaikan 25%, sementara suasana perekonomian kita sedang buruk," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel