Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat maraton di Istana Bogor selama tiga hari berturut-turut untuk merumuskan strategi memacu roda perekonomian nasional dan deregulasi 154 peraturan perundang-undangan yang menghambat.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Jokowi memberi perhatian yang besar untuk merespon dan menggerakkan roda ekonomi.
Tak tuntas di level sidang kabinet paripurna, pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat terbatas yang dilakukan secara maraton di Istana Bogor pada Kamis (3/9/2015) hingga Sabtu (6/9/2015)
"Bahkan besok (3/9/2015) akan dilanjutkan rapat maraton selama tiga hari di Istana Bogor untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk laporan Menko Perekonomian soal adanya temuan 154 perundang-undangan yang akan disempurnakan," kata Pramono di Kantor Presiden, Rabu (2/9/2015).
Salain deregulasi, rapat maraton di Bogor juga akan menyoroti masalah penyerapan anggaran daerah yang masih sangat rendah. Bahkan ada lebih dari Rp270 triliun dana transfer daerah yang mangkrak di rekening Pemda.
"Bapak Presiden langsung merespons dan meminta Mendagri untuk menerapkan reward and punishment kepada daerah yang serapannya masih sangat rendah," imbuhnya.
Politisi PDI-P ini menambahkan bentuk sanksi yang diberikan bisa berupa penundaan transfer dana alokasi khusus (DAK), memotong dana insentif daerah (DID), maupun transfer daerah dalam bentuk surat utang negara (SUN).
"Kita akan melakukan ratas mulai besok, sekaligus TPA [tim penilai akhir]. Mudah-mudahan 154 peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi barrier itu bisa diuraikan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel