Bisnis.com, JAKARTA --Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) meminta Polri dan Kejaksaan Agung tak pidanakan kegiatan administrasi penyaluran dana desa.
Hal itu disampaikan Menteri Kemendesa Marwan Jafar di hadapan para perangkat desa di Kabupanten Bangli, Bali akhir pekan lalu. Dia menuturkan penyaluran dana desa baru mencapai sekitar 30%-36% dari total Rp20 triliun.
Dia mengatakan perangkat desa jangan takut untuk menggunakan dana tersebut jika memang ada jalan desa yang musti diprioritaskan.
"Presiden sudah menyampaikan ke Kapolri dan Jaksa Agung agar jangan sampai masalah administrasi dipidanakan. Dan saat ini, akan dipersiapkan secepatnya ketentuan untuk mempermudah persyaratannya pencairan dan penggunaannya," kata Marwan dalam keterangan resminya.
Dia mengungkapkan jika dana desa belum dimaksimalkan atau gagal, akan berdampak secara sosial politik di masyarakat, yakni menurunkan kepercayaan 74.093 desa terhadap keseriusan pemerintah dalam implementasi Undang Undang Desa. Marwan menambahkan penyerapan dana desa yang tinggi akan memperlancar lalu-lintas ekonomi untuk berkembang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel