Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan alasan Badan Kesatuan dan Politik yang tidak menganggarkan dana pendidikan dan latihan (diklat) untuk partai politik.
Anggota DPRD Santoso menanyakan kepada Kepala Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) DKI mengapa dana pendidikan dan pelatihan (diklat) hanya dianggarkan kepada organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Terkait diklat, saya ingin tanya ke Kesbangpol, untuk pembinaan Kesbangpol kepada masyarakar dalam hal ini, LSM, ormas ada. Mengapa untuk parpol tidak ada?," tanya Santoso di Ruang Serbaguna, Gedung DPRD DKI, Kamis (3/9/2015).
Dalam rapat tersebut politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa Kesbangpol harus memikirkan dana diklat bagi kader parpol. Dia meminta anggaran lebih baik disusun pada RAPBD ketimbang meminta kucuran dana dari dana hibah atau dana bantuan sosial (bansos).
"Oleh sebab itu saya ingin tahu kegiatan peningkatan kemitraan antara eksekutif dan legislatif seperti apa. Saya tidak pernah tahu kegiatan seperti itu, jangan ada kegiatan Kesbangpol yang bentuknya deklarasi, jadi tolong dibedah," tegas Santoso. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel