Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, anggota DPRD DKI meminta pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah agar tak melakukan pemborosan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus mengatakan banyak keseragaman kegiatan tiap SKPD. Contohnya adalah kegiatan monitoring dan pendidikan pelatihan yang hampir dilakukan tiap SKPD. Padahal kegiatan itu sudah dilakukan di Badan Pendidikan dan Pelatihan.
"Ini kegiatan monitoring adalah kegiatan yang sangat diminati pihak eksekutif. Ini angkanya berlebihan. Ada program peningkatan pemahaman perizinan non perizinan administrasi Jakarta Barat senilai Rp143 juta. Tetapi, dengan program sejenis di Kepulauan Seribu malah lebih besar, Rp586 juta. Ini kenapa?," tanya Bestari.
Bestari mengakui DPRD DKI sangat berupaya menekan APBD DKI agar tak terhambur-hamburkan.
Tak selesai sampai disitu, Bestari juga menyoroti besaran anggaran pendidikan di SKPD DKI tentang pengurusan barang pemerintah mendidik 160 orang tetapi tak menghasilkan apa-apa.
"Yang terdidik malah menjadi tak terdidik karena tak mampu mempertahankan barang-barang kita," tegasnya.
Bestari berharap agar anggota dewan lebih selektif pada permasalahan anggaran regulasi teknis untuk SKPD berupa bimbingan dan kompetensi pendidikan dan pelatihan.
"Tolong anggaran diklat ini direvisi saja terlalu banyak pemborosan," kata Bestari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel