Kabar24.com, JAKARTA -- Sebanyak 20.000 guru honorer dari regional Jawa dan Bali, mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Di hadapan anggota dewan, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menyuarakan agar pemerintah memperhatikan nasib guru honorer.
"Saya sampaikan terima kasih kepada guru honorer yang sudah mengabdi meskipun pemerintah telah mengabaikan dan tidak peduli serta melakukan pembiaran terhadap kesejahteraan guru honorer," katanya ketika menyuarakan orasi di Depan Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Sulis menyebutkan dirinya menghormati semua guru yang telah melakukan usaha walau sampai saat ini belum menumbuhkan hasil bagi kesejahteraan guru.
Sulis mengatakan, tuntutan dari guru di antaranya adalah meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk diberikan kesempatan agar bisa mengikuti seleksi CPNS meski usianya sudah di atas 35 tahun.
"Kalau sekarang yang ada aturannya usia maksimal 35 tahun untuk bisa mengikuti seleksi CPNS," kata Sulis.
Sesuai aturan Permenpan No 56 tahun 2012, seleksi CPNS dapat dilakukan pada guru honorer yang usianya 46 pada Januari 2006 lalu.
"Jadi sebenarnya kalau saat ini usianya masih 52 itu masih bisa ikut. Tetapi kenapa tiba-tiba dipotong dengan putusan MK yang menggugurkan Permenpan tersebut," tuntut para guru yang diwakilkan oleh Sulistiyo.
Ia menuntut agar ada dasar hukum yang bisa mengembalikan aturan Permenpan tersebut. Terutama di saat kondisi darurat bahwa Indonesia saat ini kekurangan guru PNS.
"Dasar hukum bisa dibuat keputusan diskresi dari presiden. Dengan kondisi darurat. Honorer menuntut akses untuk bisa mengikuti seleksi CPNS," pinta Sulis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel