Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DPRD DKI hari ini, Rabu (16/9/2015) mengkritik sejumlah rancangan program dari Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Bestari Barus mengkritik program penangkaran ikan melalui penambahan tempat penampungan ikan (TPI) di Kepulauan Seribu.
"Berapa banyak TPI yang ditambah jika dibandingkan mensupport para nelayan. Ada berapa banyak bibit ikan yang sudah ditebar? Ikan yang ada sampai harus dianggarkan Rp10 miliar di Kepulauan Seribu," jelas Bestari di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/9/2015).
Sementara itu anggota DPRD DKI Syahrial menilai ada beberapa anggaran yang tak seharusnya dibebankan, misalnya anggaran pameran.
"Tugas dinas mengelola hasil laut, menjaga hasil laut, meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Itu semua program makro. Anda mau pameran kalau tidak ada produknya bagaimana, mohon dijelaskan ikan-ikan apa yang mau ditawarkan," kata Syahrial.
Syahrial menilai Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta belum memiliki program pembinaan untuk mengelola potensi ini. Hanya ada sedikit biaya untuk pengembangan potensi masyarakat senilai Rp19 miliar.
"Anda harus memanfaatkan potensi kelautan DKI dan memberikan kesejahteraan bagi yang berkecimpung disitu. Nelayan mau ke laut, bapak bantu kapalnya, alatnya. Saya mohon perhatian bapak tak terkecoh dengan program kegiatan-kegiatan yang tak ada sangkut pautnya dengan masyarakat nelayan," tegasnya.
Syahrial juga mengingat Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan harus mulai membenahi kegiatan ekspor bagi masyarakat, agar kegiatan pameran budidaya pangan dari hasil laut bisa lintas negara, dan masuk pameran kelas internasional.
Dalam KUA-PPAS 2016, Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta mengusulkan anggaran 2016 gabungan antara kegiatan dinas, suku dinas, dan unit pelaksana teknis senilai Rp926,46 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel