Bisnis.com, JAKARTA -- Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan mengklaim berhasil menekan potensi korupsi di sektor perizinan terpadu, kependudukan pencatatan sipil serta pengadaan barang dan jasa.
Hal itu disampaikan Peter Walton, Direktur Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS). SIPS merupakan program kerjasama KPK dengan Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Kanada.
"Beberapa kantor pelayanan sudah memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan publik pada instansi terkait," kata Walton dalam keterangan resminya di Jakarta, (22/9).
Dia menuturkan program itu memilih sepuluh tempat yakni dua provinsi dan delapan kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Mereka di antaranya adalah Pemprov Sulsel; Pemprov Sulut; Pemkot Makassar; dan Pemkot Manado.
Proyek SIPS sendiri telah berjalan sejak 2011. Walton memaparkan upaya yang dilakukan adalah perubahan regulasi, peningkatan kapasitas, pengerjaan interior dan pengembangan perangkat lunak.
Walton menuturkan hal yang besar untuk dilakukan adalah mengubah paradigma dan mengubah pola pikir untuk melihat bahwa pemerintah adalah sebagai salah satu unit pelayanan. SIPS mengklaim perubahan itu menekan potensi korupsi di bidang perizinan terpadu, kependudukan dan catatan sipil serta pengadaan barang dan jasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel