Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen W. Tangkudung mengatakan saat ini pengelolaan angkutan angkutan darat, misalnya bus, angkutan kota (angkot), hingga kereta api, masih dilakukan secara terpisah.
"Sekarang itu operator masih mempertahankan ego sektoral, jalan sendiri-sendiri. Padahal, lebih penting ada integrasi untuk menetapkan titik-titik mana saja yang bersinggungan. Kalau bisa direalisasikan, yang untung ya masyarakat Jakarta," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (30/9/2015).
Ellen menyampaikan Pemprov DKI seharusnya bisa memaksimalkan peran untuk mengatur dan mengawasi jalannya tiap-tiap moda transportasi yang tengah beroperasi.
"Pemprov DKI harusnya bisa menegaskan dirinya sebagai otoritas. Operator itu kan tinggal menjalankan aturan. Kalau pemerintah tak turun tangan ya jadinya jalan masing-masing seperti saat ini," paparnya.
Sebelumnya, Dinas Penataan Kota mengaku telah tiga kali melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan a.l. Kementerian Perhubungan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Adhi Karya, PT MRT Jakarta, PT Jakarta Toll Road Development, PT KAI, dan PT Transjakarta.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, tiap-tiap stakeholder memaparkan rencana induk pengembangan jalur, trase, dan trayek untuk beberapa tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel