Kabar24.com, JAKARTA -- Sedikitnya sepuluh petahana di kabupaten Papua berpotensi melakukan pelanggaran Pilkada serentak yang memicu kekerasan dalam proses demokrasi tersebut.
Fadli Ramadhani, peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokras (Perludem), menuturkan pemerintah tak serius menangani persoalan pemilu di Papua selama bertahun-tahun. Perludem mencatat terdapat sepuluh petahana yang akan kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Papua.
Dia menuturkan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh petahana adalah akses terhadap sumber daya dan dana. "Konflik ini bisa terjadi karena mobilisasi pendukung dan sumber dana," kata Fadli dalam keterangan resminya, Sabtu (3/10/2015).
Perludem mencatat sepuluh petahana di Papua berlokasi di Membramo Raya; Waropen; Merauke; Boven Digoel; Keerom; Supiori; Yalimo; Asmat; Yahukimo; dan Pegunungan Bintang.
Fadli menuturkan potensi pelanggaran umum berupa mobilisasi birokrasi, penggunaan fasilitas negara dan akses terhadap anggaran, khususnya pencairan dana desa.
Selain itu, Perludem mengingatkan persoalan lainnya adalah sulitnya medan yang ada di Papua sehingga distribusi logistik akan terhambat. Masalah ini pun, paparnya, akan menimbulkan konflik karena masyarakat tak dijamin hak pilihnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel