HARI GURU INTERNASIONAL: Masalah Belum Bisa Diatasi Pemerintah

Bisnis.com,06 Okt 2015, 03:11 WIB
Penulis: Yulianisa Sulistyoningrum
Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015). Mereka yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air itu meminta kepada pemerintah untuk mengangkat status mereka dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS)./Antara

Kabar24.com, JAKARTA -- Dalam rangka peringatan hari guru internasional yang jatuh pada hari ini (5/10/2015), koalisi masyarakat sipil untuk transformasi pendidikan mengadakan penelitian tentang masalah yang dihadapi guru di Indonesia.

dari hasil penelitian tersebut, terdapat enam masalah pokok yang berkaitan dengan guru. Salah satunya adalah masalah perektutan guru, status dan kesejahteraan guru, pengembangan karier guru, distribusi guru yang tidak merata, serta politisasi guru.

"Untuk rekrutmen guru misalnya, tidak ada standarisasi proses rekrutmen yang jelas," kata Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade irawan dalam acara peringatan hari guru internasional (5/10/2015).

Ade menuturkan, masalah rekrutmen sudah dimulai dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi tempat mencetak para tenaga pendidik.

"Karut marut dalam mekanisme rekrutmen juga secara perlahan telah membentuk kastanisasi dalam guru. Walaupun secara umum kewajiban guru PNS dan guru honorer sama tapi hak yang mereka dapat berbeda," paparnya.

Menurutnya, guru yang telah disertifikasi memperoleh ruang lebih besar untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan dibandingkan dengan guru-guru honorer atau guru swasta.

Selain itu, tambah Ade, masalah klasik yang kerap terjadi di Indonesia adalah distribusi guru yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Oleh karena itu harus ada upaya serius dan sistematis guna mengurai berbagai permasalah guru di Indonesia.

"Pemerintah harus menguatkan koordinasi antar-instansi terutama pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki mekanisme rekrutmen guru. Pemerintah juga harus kontrol kualitas dan jumlah LPTK agar mencetak guru yang berkualitas," tuturnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Martin Sihombing
Terkini