Bisnis.com, MANADO - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sulawesi Utara mencatat penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke kementerian/lembaga mencapai 43,61% pada kuartal III/2015, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kanwil Sulut, total pagu anggaran APBN ke Sulut senilai Rp10,603 triliun. Per kuartal III/2015, kementerian/lembaga (K/L) hanya mampu menyerap Rp4,62 triliun, atau 43,61% dari total pagu.
Padahal, jika dibandingkan pada semester III/2014, K/L mampu merealisasikan anggaran sebanyak 59% dari totak pagu yang ditetapkan. Sepanjang tahun lalu, K/L dapat menyerap anggaran hingga 93%.
“Periode ini yang paling rendah penyerapannya karena adanya perubahan nomenklatur dan melonjaknya anggaran infrastruktur akibat dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak [BBM] ke infrastruktur,” kata Kepala Ditjen Perbendaharaan Kanwil Sulut Irwan Ritonga, Rabu (7/10/2015).
Akibatnya, dirinya mengungkapkan sejumlah K/L tidak siap untuk merealisasikan anggaran dengan jumlah yang cukup besar, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastrukturnya.
Sesuai dengan tren sebelumnya, belanja pegawai masih mendominasi realisasi APBN ke K/L di Sulut sebesar Rp1,57 triliun, atau terserap 66,16%, diikuti dengan belanja barang senilai Rp1,22 triliun (43,77%), belanja modal hanya terserap 32,48% menjadi Rp1,622 triliun, dan bantuan sosial Rp433,85 juta pada kuartal III/2015.
Tidak hanya itu, Irwan mengatakan turunnya serapan anggaran pada kuartal III/2015 jika dibandingkan dengan periode yang lalu juga diakibatkan oleh pemangkasan anggaran beberapa proyek besar misalnya perluasan pelabuhan Bitung, dan perluasan bandara udara di Siau dan Naha.
Dalam jangka panjang, dirinya mengungkapkan Kementerian Keuangan berencana untuk membangun sistem integrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika rencana itu terealisasi, pengawasan penyerapan anggaran lebih mudah dilakukan karean ada koreksi silang dari masing-masing institusi.
“Kami juga mengharapkan rendahnya penyerapan anggaran tidak membuat output dari anggaran itu berkualitas buruk. Misalkan, jalannya menjadi cepat rusak karena proyek pengerjaannya ngebut dana asal-asalan,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel