Kabar24.com, JAKARTA--Pemerintah pusat meneken Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk program hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2015.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo menyampaikan bahwa Dalam UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015, pemerintah menetapkan dana cadangan bencana alam yang terdiri dari Dana On Call (Tanggap Darurat) dan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana.
Penandatanganan ini juga dihadiri oleh Kepala Daerah Penerima Hibah yang diwakili oleh Bupati Kepulauan Yapen, Bupati Alor, Bupati Hulu Sungai Utara, Bupati Minahasa Selatan, Walikota Manado, dan Bupati Aceh Tengah.
Boediarso mengemukakan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk keperluan pemberian hibah kepada pemda dalam rangka rehabilitasi dan rekonsiliasi pascabencana.
“Dana dimaksud akan dihibahkan kepada 120 pemda yang terdiri dari 24 Provinsi, 93 Kabupaten dan 13 Kota sebagaimana usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Boediarso melalui keterangan tertulis, Selasa (13/10).
Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana hibah tersebut, Kemenkeu telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.07/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel