Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) menginginkan proses pencalonan calon ketua umum dan komite eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berjalan sesuai dengan aturan dan lebih mementingkan perkembangan olahraga.
"Konflik sekarang disebabkan kepentingan pihak tertentu dan menyebabkan perpecahan. Kami tidak mau ini menjadi seperti partai politik," kata Ketua V Bidang Pertandingan dan Kompetisi PP PBVSI Hanny S. Surkatty di Jakarta pada Selasa (13/10/2015).
Dia berpandangan bahwa para calon pengurus KOI harus diteliti benar mengenai rekam jejaknya, mulai dari kemampuan, kemauan, dan dedikasi untuk pengembangan olahraga.
"KOI ribut karena pengurus nantinya akan memegang uang pelaksanaan Asian Games 2018. Baiknya para pengurus yang terpilih nanti memang mencurahkan perhatiannya hanya untuk olahraga, bukan cari uang," kata Hanny yang juga menjabat Direktur Proliga tersebut.
Sebelumnya, rapat anggota Komite Eksekutif KOI yang digelar pada Jumat (25/9/2015) telah membentuk tim penjaringan calon ketua umum KOI yang terdiri atas Achmad Budiharto (Ketua), Hifni Hasan (Sekretaris), Syahrir Nawier (Anggota), Badai Mega Negara (Anggota), dan Ricky Tarore (Anggota).
Tim penjaringan ini dibentuk untuk mengelola kontestasi persaingan calon ketua umum KOI menjelang berakhirnya masa jabatan Rita Subowo yang telah menjabat sebagai Ketua Umum KOI sejak 2011.
Dengan terbentuknya tim ini, maka saat ini terdapat dua tim penjaringan calon ketua KOI mengingat pada Senin (28/9) lalu beberapa anggota KOI yang tidak sejalan dengan Ketua KOI Rita Subowo membentuk tim penjaringan yang diketuai oleh Timbul Thomas Lubis.
Selain mengelola pemilihan ketua umum, tim penjaringan yang dipimpin Achmad juga bertugas mengurus persiapan Kongres KOI 2015. Tim Penjaringan membuka pendaftaran untuk caketum dan anggota komite eksektif pada 2-26 Oktober 2015.
Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh caketum KOI antara lain mendapatkan rekomendasi tertulis dan atau diusulkan sejumlah anggota paling sedikit memiliki 10 hak suara (setara dengan lima PB). Syarat lainnya adalah memiliki pengalaman kepengurusan organisasi dengan minimal berkecimpung selama 5 tahun di organisasi nasional dan internasional.
"Dalam olahraga yang dijunjung adalah sportivitas, para calon pengurus sebaiknya jangan memiliki 'hidden agenda'," kata Hanny.
Ketika ditanya apakah PBVSI sudah menetapkan dukungannya, Hanny mengatakan organisasi itu belum menetapkan dukungan dan masih menunggu proses pendaftaran selesai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel