Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengusaha bergantian bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta perlindungan. Kali ini, pengusaha alat besar nasional meminta Presiden mengharmonisasi aturan mengenai bea masuk.
Jamalludin, Ketua Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia (Hinabi), mengatakan industri alat besar dalam negeri harus bersaing dengan produk impor. Pasalnya, pemerintah menetapkan pungutan 0% untuk bea masuk alat besar dari luar negeri, sedangkan komponen yang diperlukan untuk memproduksinya dikenakan bea masuk 2,5%-5%.
“Industri alat besar sekarang harus bersaing dengan impor alat besar bekas, dan alat besar CBU [compeletly built up] masuk dengan bea masuk 0%,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Jamalludin menuturkan pihaknya meminta pemerintah melakukan harmonisasi terhadap bea masuk alat berat CBU dan komponen yang diperlukan untuk memproduksinya. Dengan begitu, industri alat besar dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya.
Menurutnya, saat ini produksi alat besar dalam negeri hanya 4.000 unit per tahun, atau 40% dari total kapasitas produksi 10.000 unit per tahun. Hal itu juga berimbas kepada tenaga kerja, dan industri yang didukungnya.
“Sampai sekarang kami sudah memutus hubungan kerja terhadap 4.000 tenaga kerja di sektor industri alat besar,” ujarnya.
Jamalludin juga menyebutkan pemutusan hubungan kerja itu dilakukan, agar perusahaan dapat bertahan di saat penurunan produksi.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, untuk melakukan harmonisasi bea masuk tersebut.
Pemerintah sendiri sebenarnya sedang berupaya meningkatkan industri dalam negeri, untuk meningkatkan nilai tambah dari setiap sektor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel