Kabar24.com, BANDUNG-- Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan, menuturkan, hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak jangan sebatas menghilangkan libido saja.
"Jadi hukuman kebiri ini bukan hanya menurunkan libodi si pelaku semata, namun peluang si pelaku untuk melakukan kekerasannya harus benar-benar sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh si pelaku," kata Netty Prasetiyani di Bandung, Jumat (23/10/2015).
Dia siap mengikuti langkah atau instruksi pemerintah yang akan memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak.
"Kami ikut pemerintah saja, kalau memang itu telah didiskusikan oleh pemerintah pusat melalui berbagai bidang dan berkesesuaian dengan konteks sosial budaya dan korelasinya untuk menurunkan angka kekerasan fisik dan seksual terhadap anak," katanya.
Namun, lanjut Netty, pemberlakuan hukuman kebiri bagi paedofil masih harus dibahas oleh sejumlah pihak dan ditinjau dari berbagai macam aspek.
"Hukuman kebiri ini masih menjadi diskusi dan pembahasan yang panjang karena masih perlu tinjuan berbagai aspek, termasuk sosialiasi ke masyarakat harus luar biasa.”
Menurut dia, pembahasan dan sosialisasi mengenai hukum kebiri ini perlu dilakukan karena masih minimnya pemahaman masyarakat tentang hal tersebut.
"Selama ini masyarakat memahami kebiri itu hanya tidak bisa membuahi namun pelaung dia untuk melakukan kekerasan kembali masih besar dan ini yang dipertanyakan. Hal ini harus dibahas dan didiskusikan," kata dia.
Selain itu, lanjutnya, ada hal lainnya yang harus disepakati jika hukuman kebiri ini nantinya benar-benar disepakati oleh pemerintah seperti kesepakatan untuk memperlihatkan wajah si pelaku.
"Karena berdasarkan hasil kajian dengan sejumlah aktivis, pakar, dan pihak terkait lainnya kalau untuk korban kita sepakat untuk tidak memperlihatkan wajahnya, namun ada kesepakatan agar wajah pelaku diperlihatkan," kata dia.
Dia menambahkan, jika hukuman Kebiri itu disahkan, maka bentuknya harus berupa undang-undang agar payung hukumnya kuat dan jelas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel