Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi pandangan sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terkait Penyertaan Modal Negara BUMN dan Pos lainnya Rp44,47 triliun.
"Bagus lho kemarin teman-teman, pandangan fraksi masing-masing itu soal PMN kan rata-rata maunya diarahkan untuk dana desa. Kemarin fraksi-fraksi diarahkan untuk membangun ekonomi kerakyatan dan infrastruktur pedesaan," kata Marwan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/11/2015).
Sidang paripurna APBN 2016 di gedung DPR pada Jumat (30/10) akhirnya disahkan tanpa anggaran PMN, karena pembahasannya dikembalikan kepada komisi terkait dan yang akan diajukan kembali dalam RAPBNP 2016.
Adapun dana desa, kata Marwan, mendapat alokasi Rp47 triliun atau naik lebih dari dua kali lipat dari tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Dana tersebut diharapkan mengucur langsung dari pusat ke desa tanpa melalui Kabupaten atau Kota agar bisa digunakan langsung oleh Kepala Desa.
Sejauh ini penerimaan dana oleh pemerintah desa cukup besar. Untuk dana desa tahun 2015 memang belum semua desa mencapai Rp1 miliar.
Tetapi ditambah alokasi dana desa dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila dijumlah bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar.
"Kalau mau jujur, desa sekarang lumayan lah, apalagi ditambah dari kementerian yang lain yang sifatnya short term," ujar Marwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel