Kabar24.com, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menelusuri potensi korupsi pada sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat yakni infrastruktur dan pertanian.
Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto menuturkan pemberantasan korupsi harus seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah soal ketahanan pangan dan infrastruktur.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi besar yakni Rp103 triliun pada tahun depan. Sedangkan Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi dana mencapai Rp32,85 triliun.
"Usulan peta jalan KPK mendatang adalah upaya pemberantasan korupsi yang berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan. Fokus dan konsentrasi pada sektor dan bidang yang menyangkut hajat hidup masyarakat," kata Bambang dalam pemaparan tertulisnya.
Dia mengatakan orientasi pembangunan di Indonesia pun kini diarahkan pada pengelolaan sumber daya laut, dan pembangunan infrastruktur. Tak hanya itu, pasar terbuka melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan perubahan Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi hal yang harus diperhatikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel