Bisnis.com, JAKARTA—Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan fasilitas perpajakan, kepemilikan properti bagi orang asing, serta ketenagakerjaan menunjukkan keinginan pemerintah untuk mengembangkan KEK serius.
“Insentifnya sudah menarik, pemerintah sudah menunjukkan bahwa KEK menjadi sebuah daya tarik untuk dikembangkan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah memilah daerah mana saja yang menjadi prioritas,” tutur Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani kepada Bisnis.com, Jumat (6/11).
Dalam paket kebijakan tahap VI terkait pengembangan KEK, pemerintah sudah menjelaskan aturan pembentukan Dewan Pengupahan dan LKS tripartit khusus, fasilitas tax holiday hingga 25 tahun, serta fasilitas dan kemudahan terkait kegiatan utama pariwisata.
Dia mengatakan investasi regulasi pemerintah juga harus diiringi dengan investasi infrasturktur yang memadai. Mengacu pada pengembangan KEK Tanjung Lesung yang dikelola PT Jababeka Tbk., pemerintah sudah menunjukkan komitmen pembangunan infrastruktur jalan tol dan bandara.
Hariyadi yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sahid Jaya Internasional Tbk., mengatakan dalam investasi pariwisata terintegrasi memerlukan banyak kemudahan insentif perpajakan, gelontoran modal yang dicairkan tidak sedikit.
“Kalau Tanjung Lesung yang dekat Jakarta saja komitmennya seperti itu, bagaimana di wilayah lain tentunya harus lebih besar. Promosi pemerintah untuk mengundang anchor industry juga menentukan pengembangan sebuah kawasan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel