Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan elite politik tidak terus menerus mempolitisasi dana desa mengingat masih ada tarik menarik kepentingan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
"Ini mau meningkatkan pembangunan desa atau mempolitisasi desa, karena bahasa-bahasa yang digunakan selalu menunjukkan kamuflase," katanya dalam dialog kenegaraan "Pencairan Dana Desa Menjelang Pilkada Serentak 2015," Rabu (11/11/2015).
Menurut guru besar riset itu, pada awal pembentukan kabinet Jokowi-JK, sangat kentara sekali rebutan kewenangan di antara kementrian terkait desa.
"Masalahnya sekarang ini Kemendes diberi kewenangan mengelola uanganya, sedangkan Kemendagri yang sudah lama mengelola desa hanya kebagian mengurus administrasinya saja," ujarnya.
Siti mengaku khawatir dengan penggunaan dana-dana desa malah memunculkan koruptor-koruptor baru, seperti yang terjadi pada dana bantuan sosial (bansos).
Sementara itu, anggota DPD, Abdul Azis Kafia mengakui ada kegagalan pemerintah dalam menyalurkan dana desa. Pasalnya, di lapangan ada tarik ulur dan kepentingan antara Kemendes dan Kemendagri.
"Yang lebih parah lagi dikhawatirkan dana desa ini malah jadi kuda tunggangan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel