Bisnis.com, MANOKWARI --- Pemerintah provinsi Papua Barat saat ini belum mampu mencapai target investasi di daerah tersebut, kata Kepala Bidang Pengendalian, Badan Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu (BPMP2T) Provinsi Papua Barat Johanis Birahy.
Hal itu dikemukakan Johanis dalam rapat koordinasi di Manokwari, Selasa, sesuai data yang diperoleh, total investasi di daerah ini baru mencapai Rp1,3 triliun.
Menurut dia, target investasi yang dipatok pemerintah Provinsi Papua Barat tahun ini sebesar Rp4,5 triliun.
"Kita baru bisa memenuhi, 31 persen, realisasi investasi itu terdiri dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri," kata Johanis.
Pelaksana Tugas BPMP2T Papua Barat Agus Riyanto mengatakan ada sejumlah faktor non teknis yang menghambat laju investasi di daerah ini, diantaranya persoalan pembebasan lahan.
Masalah lain yang juga memiliki andil dalam pelambatan investasi ini adalah ketersediaan infrastruktur, transportasi serta energi.
Dia menambahkan, laporan perkembangan realisasi investasi masih terkendala sejumlah persoalan menyangkut data, ketaatan investor, kelembagaan serta ketersediaan anggaran.
Meskipun demikian, pihaknya terus memperbarui laporan realisasi investasi di daerah tersebut, sebab, pihaknya harus menyampaikan laporan itu kepada Badan Penanaman Modal Nasional.
Dalam rapat itu ia menyampaikan, dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat, hingga ini baru lima daerah yang sudah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP).
"Yakni, Kota Sorong, Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan. Delapan kabupaten lain belum," katanya.
Kabupaten Manokwari Selatan, saat ini sedang dalam proses pembentukan. Pemerintah daerah setempat telah menyusun rancangan peraturan daerah, namun belum dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Target kita akhir tahun ini, P2TSP sudah terbentuk di semua daerah, karena hal ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel