Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Dharmansyah Hadad mengatakan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) hanya butuh penjamin untuk bisa berkembang.
"Masalah uang bukanlah satu-satunya faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Tetapi uang menjadi faktor yang bisa menentukan keberlangsungan UMKM," kata Muliaman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (16/11/2015).
Dalam "ASEAN Small Medium Enterprise (SME) Partnership 2015" di hotel Allium, Tangerang, dia mengatakan masalah pendanaan adalah salah satu hal yang sering dialami UMKM dan ini berlaku secara global.
Menurut dia, hal yang paling dikeluhkan oleh UMKM adalah sulitnya mendapat kredit dan pendanaan, termasuk akses ke lembaga keuangan. Pasar UMKM tidak selalu terkait dengan produk, tetapi masalah perizinan, pendampingan, dan sebagainya.
Kekhawatiran terhadap UMKM seperti lemahnya manajerial, kapasitas, dan kapabilitas serta jauhnya UMKM dari akses pembiayaan yang menyebabkan UMKM tidak berkembang. hal yang ingin ia tekankan bahwa UMKM perlu didukung oleh perusahaan penjaminan, dan seharusnya UMKM juga didukung akses keuangan yang lebih besar.
"Saat ini untuk UMKM Indonesia aturan sedang kita siapkan, awal tahun depan peraturan selesai, kita bisa undang UMKM mana saja namun UMKM akan didampingi oleh perusahaan yang disebut 'under ritter' dan terdaftar di pasar modal," ujarnya.
Sekitar 40% pasar ASEAN datang dari Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk, dari 600 juta populasi manusia di Asia Tenggara. Dengan jumlah populasi yang besar maka akses keuangan juga lebih memungkinkan.
"Kita ingin kepastian bahwa integrasi akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN. Kesejahteraan menjadi tujuan akhir, sementara terbentuknya integrasi menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan," ujarnya.
Negara-negara anggota ASEAN pada dasarnya bergantung pada UMKM masing- masing, dan ini menjadi relevan dalam pengintegrasian UMKM ASEAN. Banyak program pembiayaan yang masih dilakukan, tetapi tidak semua bisa berhasil.
"UMKM bisa menghadapi gejolak ekonomi karena fleksibilitasnya. Untuk itu pengembangan UMKM di Negara ASEAN perlu dipercepat, meningkatkan daya saing dan akses keuangan, dan akses pembiayaan yang fleksibel. Akses keuangan yang mudah dan murah juga didukung dengan subsidi dan bunga yang rendah," tuturnya Menurut dia, Indonesia bisa menjadi laboratorium untuk membuka akses keuangan SME dengan 50 persen GDP diperoleh dari UMKM, 97 persen penyerapan tenaga kerja dan bahkan terdapat 57,9 juta UMKM di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel