Bisnis.com, BOGOR -- Presiden Joko Widodo berharap para menterinya dalam menjalankan programnya tidak menimbulkan gejolak di publik dan tidak saling berbenturan.
"Saya tegaskan, hindari tabrakan antara lembaga kementerian, tidak ada yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan-perbedaan," kata Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jabar, Senin (23/11/2015).
Presiden menegaskan bahwa perbedaan hanya boleh terjadi di ruangan dan hanya di forum-forum rapat kabinet.
"Saya harapkan betul-betul konsolidasi antarkementerian dan lembaga harus selesai," ujar Jokowi di depan para menterinya.
Dia juga mengatakan bahwa para menterinya harus saling bekerja sama, saling bersinergi karena permasalah pembangunan nasional sifatnya adalah lintas sektoral, lintas daerah bahkan lintas negara.
Presiden mengungkapkan bahwa dalam sidang kabinet paripurna ini akan melihat satu per satu arah dan program kerja pemerentah sehingga bisa melangkah dengan cepat dan ada terobosan yang bisa dilakukan.
"Kita harus belajar dari pengalaman 2014-2015, sehingga semua program terintegrasi, terkonsolidasi dengan baik semuanya, satu garis lurus dengan visi misi presiden," tukasnya.
Presiden meminta para menterinya harus melihat skala prioritas dan strategis yang berdampak luas pada rakyat, serta mencari terobosan baru.
"Saya minta pada para menteri, kepala lembaga non kementerian harus berani membuat terobosan-terobosan yang cepat dengan cara-cara yang baru, dengan pola-pola yang baru dan jangan terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang lalu, 'business as usual'," ucap Presiden.
Jokowi juga meminta para menterinya terus berkomunikasi dan melibatkan serta mendengarkan masukan rakyat dalam menjalankan programnya.
"Rakyat harus terus dilibatkan, masukan-masukan dari masyarakat harus didengar, ajak masyarakat, libatkan dalam melakukan terobosan-terobosan dan perubahan-perubahan itu," kata Jokowi.
Presiden juga meminta para menterinya dalam bekerja harus berpegangan lima hal, yakni masalah pertumbuhan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja atau angka tenaga kerja, masalah angka kemiskinan, masalah inflasi, menyangkut daya beli rakyat dan masalah gini rasio (alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk).
"Ini yang harus dipegang lima ini. Kita pontang-panting, semua keliatan bagus tapi kalau lima ini tidak kepegang, tidak ada artinya," tegas Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel